Hukum Pajak: Menggagas Perpajakan Digital Economy Sebagai Upaya Penanggulangan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Oleh Multi National Enterprises (MNEs) Dalam Bisnis E-Commerce Atau Digital Economy Di Indonesia

Deskripsi

Buku ini membahas tentang  perpajakan, formulasi hukum, dan aspek-aspek pajak e-commerce atau digital economy di Indonesia. Aspek-aspek hukum perpajakan secara umum dan khususnya yang menyangkut pajak penghasilan (PPh) dan PPN dari sektor e-commerce atau digital economy. Buku ini merupakan hasil penelitian yang bersifat normatif yang didukung dengan metode perbandingan hukum dengan menganalisis ketentuan perpajakan dan perundang-undangan, dan kasus perpajakan di India, Inggris, Australia, dan Malaysia. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah (1) Tantangan Perpajakan yang ditimbulkan cross border e-commerce (CBEC) atau digital economy memudahkan strategi MNEs untuk memuluskan penghindaran pajak dilakukan dengan teknik penggunaan BUT di yurisdiksi pajak rendah, transfer pricing, dan belanja  P3B (tax treaty shopping). (2) Dalam menanggulangi MNEs yang melakukan BEPS di bidang e-commerce atau digital economy, maka pertama, semua negara/yurisdiksi penelitian mewajibkan platform digital untuk memungut PPN. Kedua, semua negara atau yurisdiksi penelitian mengembangkan dan mengandemen peraturan perundang-undangan terkait perpajakan e-commerce atau digital economy. Ketiga, semua negara atau yurisdiksi penelitian melakukan kerjasama internasional baik itu secara bilateral maupun multilateral, yang diwujudkan melalui P3B, MLI dan pelaporan CbC.

Buku ini sangat penting untuk dibaca oleh  keseluruhan mahasiswa fakultas hukum dan perpajakan di tingkat S1, S2, dan S3. Demikian juga halnya dengan para praktisi hukum dan perpajakan serta pengambil kebijakan yang ingin menambah pemahaman dan pengetahuan terkait dengan hukum pajak, pajak penghasilan, P3B, konsep dan praktek BEPS, penghindaran pajak, kasus pajak, dan formulasi hukum terkait pajak e-commerce atau digital economy.